MEDIA PRINTING DAN PUBLISH

PENGAWASAN PEMERINTAHAN

Dalam Ulasan Teori Dan Praktek  

PENULIS

Dr. Irfan Setiawan, S.IP, M.Si

Ayu Widowati Johannes, S.STP, M.Si 

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Dalam berbagai literatur, pengawasan pemerintah sering kali dibahas dalam konteks menjaga keadilan, transparansi, dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap pemerintahan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi penerapan teori maupun implementasi di lapangan.

Buku ini berjudul "Pengawasan Pemerintahan: Dalam Ulasan Teori dan Praktek" bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya pengawasan dalam konteks pemerintahan, serta bagaimana teori-teori pengawasan dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik sehari-hari. Buku ini menyajikan ulasan teoritis mengenai konsep-konsep pengawasan pemerintahan, disertai dengan studi kasus yang menggambarkan dinamika pengawasan dalam berbagai konteks pemerintahan di Indonesia.

Dalam buku ini, pembaca akan diajak untuk mengeksplorasi berbagai aspek pengawasan pemerintahan, mulai dari definisi, jenis-jenis pengawasan, hingga teknik-teknik yang digunakan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga pengawas, seperti BPK, Inspektorat Jenderal, Bawaslu, dan Ombudsman Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi kinerja pemerintahan.

Penulisan buku ini didasarkan pada pendekatan interdisipliner, menggabungkan teori-teori dari ilmu administrasi publik, hukum, serta studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan buku ini dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi pemerintahan tentang pentingnya pengawasan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.