MEDIA PRINTING DAN PUBLISH

POLITIK ANGGARAN

TEORI DAN PRAKTIK

PENULIS

DR. DRA.MELTARINI, M.Si

Penulis lebih fokus melihat bagaimana Politik Anggaran yang dilaksanakan pada penyusunan APBD kabupaten / kota, karena DPRD kabupaten / kota langsung berhadapan dengan masyarakat yang sedikit banyak akan mempengahui “kepentingan” anggota DPRD dalam membahas rancangan APBD yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

Pihak-pihak yang berperan dalam penyusunan APBD kabupaten/kota yakni Pemerintah Daerah sendiri yang terdiri dari Bappeda, OPD, dan Sekretaris Daerah, serta Kepala Daerah, dan anggota DPRD. Perjalanan panjang penyusunan APBD membutuhkan “seni” dan strategi untuk dapat “meyakinkan” masing-masing pihak agar semua kegiatan yang telah dirancang dan dihimpun dalam DAFTAR KEINGINAN, hasil dari musrenbang, kemudian di seleksi ladi sehingga menghasilkan RKPD sebagai “DAFTAR KEBUTUHAN”, dan terakhir di”peras” lagi sesuai ketersediaan anggaran menjadi APBD yang merupakan DAFTAR KEMAMPUAN.